Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengusulkan Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) membentuk satuan tugas atau gugus tugas untuk membantu proses demokratisasi Myanmar, yang kini pemerintahannya dikuasai militer atau junta militer.
“Usulan itu bisa dalam bentuk gugus tugas agar bisa dibentuk dan bekerja secara khusus untuk mendampingi, bahkan hadir dan membantu mediasi junta militer dengan pihak secara khusus CRPH atau parlemen (Myanmar),” kata Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Waka BKSAP harap satuan tugas kawal menyelesaikan perdamaian Myanmar
Menurut dia, gugus tugas sangat dibutuhkan karena parlemen memiliki kekuatan diplomasi yang lebih lentur dan fleksibel, sehingga pemerintah juga diminta tetap melakukan hal yang sama secara beriringan dengan cara diplomasi.
Dia mengatakan pada beberapa waktu lalu dirinya telah menghadiri Forum AIPA (Majelis Antar Parlemen Asean) Kaukus di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Menurut dia, ada beberapa hal yang dibahas salah satunya resolusi tentang Myanmar.
Dalam forum tersebut, menurut dia, hanya sembilan negara dari 10 negara di ASEAN yang hadir dalam forum tersebut. Dia mengatakan perwakilan Myanmar yang tidak hadir karena masih mengalami proses menuju demokrasi, di mana Junta Militer sedang berkuasa di negara tersebut.
Menurutnya, parlemen negara-negara di ASEAN bisa ikut mengakselerasi untuk tercapainya perdamaian di Myanmar agar nilai-nilai demokrasi bisa hadir di Myanmar.
Intinya, dia berharap Myanmar bisa mengalami perdamaian dan parlemen negara tersebut kembali ikut jadi bagian dalam pertemuan di tingkat ASEAN dan AIPA.
Menurutnya, DPR RI selalu melakukan pertemuan dengan CRPH dengan harapan bisa terus mediasi membantu Myanmar dalam proses demokratisasi di negara itu.
Dia mengatakan topik tersebut juga akan dibawa ke Forum Ekskom dalam pertemuan di Laos pada Oktober 2024.
Dia memastikan Indonesia akan hadir untuk memberikan keyakinan bahwa selanjutnya harus ada langkah konkret dengan membentuk gugus tugas yang diputuskan dalam pertemuan AIPA di Laos nanti.
“Di sana akan memutuskan dan memang sebagai satu langkah aksi dorongan untuk AIPA, dan Indonesia mengambil inisiatif yang sangat konkret dan strategis, kami ingin lebih proaktif dalam memberi masukan dan mendorong keputusan ini,” kata dia.
Selain proses demokrasi, dia juga menyoroti terkait isu hak asasi manusia serta nasib para pengungsi. Nantinya dia pun akan mendorong gugus tugas untuk bisa mengawali isu-isu tersebut secara komprehensif.
“Sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat yang memang berada di Myanmar dalam kondisi cukup berat bagi pengungsi,” ujarnya.
Info Kosan
