Direktur Eksekutif Polsight, Yusa Djuyandi, menjelaskan bahwa sampel yang diperoleh melalui metode pengambilan sampel acak bertingkat-sistematis dengan sampel berjumlah 400 responden yang tersebar di 30 Kecamatan di Kota Bandung, sebagian besar responden menginginkan penyelesaian terutama soal lapangan pekerjaan.
“Sebanyak 24,5 persen responden menginginkan Wali Kota Bandung berikutnya dapat memperbanyak lapangan pekerjaan, dan 22,25 persen responden menginginkan Wali Kota Bandung ke depannya dapat menurunkan harga kebutuhan pokok di Kota Bandung. Selaras dengan dua permasalahan tersebut, 14,25 persen responden mengharapkan Kota Bandung bebas dari kemiskinan,” kata Yusa dalam keterangan di Bandung, Rabu.
Yusa mengatakan bahwa permasalahan ketiga tersebut menggambarkan isu prioritas di Kota Bandung, masalah kemiskinan dan akses terhadap kebutuhan pokok yang terjangkau menjadi perhatian utama masyarakat Kota Bandung.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran, Mudiyati Rahmatunnisa, menilai isu-isu yang sangat relevan di Kota Bandung seperti kemiskinan, bonus demografi, dan akses terhadap kebutuhan pokok terjangkau, harus menjadi kekhawatiran Wali Kota Bandung selanjutnya.
“Kota Bandung harus segera berbenah tidak hanya soal ekonomi, namun pemerintahan selanjutnya secara simultan harus bisa memperbaiki manajemen transportasi dan lingkungan,” ucap Mudiyati.
Berkenaan dengan Pilkada Kota Bandung, Yusa menjelaskan ada tiga profesi atau latar belakang yang pantas dipandang sebagai Walikota Bandung mulai dari agama hingga profesional.
“26,5 persen responden memandang bahwa tokoh agama yang sebaiknya menjadi Wali Kota Bandung, berikutnya 26,25 persen beranggapan bahwa politisi yang sebaiknya menjadi Wali Kota Bandung selanjutnya, dan yang lebih menarik lagi 25 persen beranggapan bahwa pelajar dan profesional yang pantas menjadi Wali Kota Bandung selanjutnya,” kata Yusa.
Selain itu, terkait latar belakang partai politik, Yusa menambahkan bahwa Partai Gerindra dan PKS masih menjadi partai yang paling diinginkan masyarakat untuk memimpin Kota Bandung.
Terkait bakal calon Wali Kota Bandung, melalui pertanyaan terbuka, hasil survei menemukan beberapa nama yang sudah santer terdengar, seperti: Atalia Praratya, Muhammad Farhan, Siti Muntamah, Erwin, Asep Mulyadi, Edwin Sanjaya, Andri Gunawan dan Sonny Salimi.
Munculnya nama Sonny Salimi pada pertanyaan survei terbuka ini di luar dugaan, mengingat nama Sonny Salimi tergolong baru muncul sebagai salah satu calon calon Wali Kota Bandung yang mencalonkan diri melalui Partai Gerindra, berbeda dengan calon calon orang lain yang sudah bersosialisasi jauh-jauh hari, ucap Yusa.
Di sisi lain, Mudiyati menganggap kemunculan nama Sonny Salimi pada survei ini dinilai wajar, karena yang bersangkutan sudah lama menjabat sebagai Direktur Utama Perumda Tirtawening melewati tiga masa kepemimpinan Wali Kota Bandung yang berbeda.
“Mungkin sosok seperti beliau lah yang akan membuat kontestasi Pilkada Kota Bandung 2024 ini menjadi menarik, karena berdasarkan hasil survei ini kalangan profesional mendapat angka penerimaan yang cukup tinggi di masyarakat untuk memimpin Kota Bandung,” ujar Mudiyati.
Selanjutnya, pada simulasi tertutup calon Walikota Bandung, hasil survei menunjukkan elektabilitas M Farhan mendapat persentase paling tinggi yakni sebesar 29 persen, diikuti Siti Muntamah 14,25 persen, Erwin 13,5 persen, Edwin Senjaya 7,25 persen, Asep Mulyadi 7,25 persen, Sonny Salimi 4,5 persen, Dandan Riza Wardana 4 persen dan Arfi Rafnialdi 1,5 persen, sementara 18,75 persen masyarakat belum mempunyai pilihan calon walikota.
“Dalam simulasi tertutup kali ini kami tidak mencantumkan nama Atalia Praratya karena belum ada kejelasan apakah Beliau akan maju atau tidak,” ucap Yusa.
Yusa menegaskan bahwa kemungkinan perubahan pilihan masih tinggi, hal ini ditunjukkan dengan angka 71,25 persen responden mungkin mengubah pilihan.
“Artinya perhelatan pemilihan Walikota Bandung masih sangat dinamis dan sangat terbuka bagi semua calon yang akan maju,” tutur Yusa.
Disebutkan, bahwa survei yang dilakukan Polsight itu dilakukan pada tanggal 20-24 Mei 2024. Survei preferensi politik masyarakat Kota Bandung, menghimpun 400 responden yang tersebar secara proporsional di 30 kecamatan.
Adapun margin kesalahan dalam survei ini adalah plus minus 4,89 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen dengan isu permasalahan di Kota Bandung dan Pilkada Kota Bandung.
Baca juga: KPU Kota Bandung sebut anggaran Pilkada 2024 sudah cair 100 persen
Baca juga: KPU Kota Bandung tetapkan 150 anggota PPK terpilih Pilkada 2024
