Saat ini, Pimpinan MPR melakukan silaturahmi kebangsaan pada awal dan akhir periode, yang diharapkan bisa menjadi semacam tradisi baru bagi politik di Indonesia untuk menyerap aspirasi dari berbagai kalangan.
“Di mana para pemimpin bangsa mau mengedepankan silaturahmi, menjaga persatuan dan kesatuan, serta menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa melalui forum silaturahmi,” kata Bamsoet, sapaan akrab Ketua MPR RI, dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.
Pada Kamis ini, Bamsoet bertemu dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir untuk menyampaikan undangan silaturahmi kebangsaan.
Dia mengungkapkan bahwa Haedar Nashir memberikan sejumlah catatan terhadap kondisi bangsa.
Baca juga: Pimpinan MPR bertemu Amien Rais bahas demokrasi terkini di Indonesia
Baca juga: Pimpinan MPR temui Sidarto Danusubroto bahas sistem pemilu
Menurutnya, Haedar mendukung dilakukannya pengkajian ulang UUD NRI 1945, termasuk mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.
Namun diperlukan kajian yang seksama, menyeluruh, terbuka, serta adanya naskah akademik yang sahih sebelum memutuskan melakukan amandemen UUD NRI 1945 yang telah melalui empat kali perubahan.
Selain itu, Haedar juga mengatakan terdapat kesalahan arah pada amandemen UUD 1945 pascareformasi. Amandemen yang semula hanya bertujuan untuk membatasi masa jabatan presiden, pada akhirnya merembet hingga menurunkan fungsi MPR dari lembaga tertinggi menjadi lembaga tinggi hingga liberalisasi pasal-pasal sistem politik, demokrasi, ekonomi, HAM, dan haluan negara.
Terkait dengan sistem politik dan demokrasi, hal tersebut harus dibahas secara cermat oleh para pemangku kepentingan bangsa,” kata dia.
